MANOKWARI – Senator Paul Finsen Mayor (PFM) dan Advokat yang juga Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy, SH, mendesak Kapolri lakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolda Papua Barat.
Kapolda Papua Barat dinilai kurang profesional dalam penanganan kasus hukum, bahkan disinyalir melakukan pembiaran terhadap beberapa pelanggaran hukum yang terjadi di Papua Barat.
Pertama, terkait pengungkapan peristiwa penembakan terhadap Warinussy setahun lalu, yakni pada Rabu (17/7/2024). Ada kejanggalan dalam proses penyidikan dan penetapan Zakarias Tibiay sebagai pelaku penembakan yang hampir merenggut nyawanya itu.
Warinussy dan keluarga masih belum yakin sepenuhnya bahwa terdakwa adalah pelaku sebenarnya. Mengingat rekan terdakwa yang masih berstatus Daftar Pencarian Saksi (DPS) sampai saat ini belum tertangkap.
“Masih jadi pertanyaan besar kami, apakah benar terdakwa ini yang melakukan atau hanya dijadikan kambing hitam?” Ucap Warinussy, Selasa (22/7/2025).
Selain kasus penembakan, Warinussy menyoroti maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Aktivis kemanusiaan dan lingkungan itu menyampaikan praktik penambangan emas ilegal tersebut berlangsung secara terbuka namun luput dari pengawasan dan penindakan oleh pemerintah daerah maupun aparat kepolisian.
“Ada dugaan kuat bahwa telah terjadi pembiaran secara sistematis oleh pejabat yang punya otoritas perizinan hingga aparat kepolisian,” tegasnya.
Sementara itu, para pelaku tambang emas ilegal adalah jaringan mafia lama, namun seolah-olah aparat hukum menutup mata dengan praktik melanggar hukum dan merugikan masyarakat tersebut.
“Nama-nama yang terlibat dalam jaringan tambang ilegal tersebut sebenarnya bukan wajah baru. Saya yakin sosok-sosok mereka sudah diketahui oleh aparat penegak hukum, baik di tingkat Polres hingga Polda,” ujar Warinussy.
“Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa tidak segera ditindak. Ini ada apa?” Tambahnya.
Selain masalah tambang ilegal, Warinussy juga menyampaikan fakta terkait maraknya peredaran minuman keras (miras) tanpa izin di Manokwari. Salah satu media cetak lokal menyebutkan bahwa ada 53 titik penjualan miras ilegal di kota tersebut.
Peredaran miras, menurutnya, menjadi sumber utama kerawanan sosial di Manokwari. Akibatnya angka kejahatan meningkat seperti pemalakan, penjambretan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan seksual.
Sementara itu, Senator Paul Finsen Mayor yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay meminta Kapolda Papua Barat serius menangani berbagai persoalan besar itu. Sebab masyarakat yang menjadi korban, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kerusakan lingkungan.
“Jangan biarkan Papua Barat rusak karena ulah segelintir oknum. Kita harus menjaga Tanah Papua sebagai warisan kehidupan untuk generasi yang akan datang. Ini tantangan serius bagi Kapolda Papua Barat. Kita desak Kapolri segera mengevaluasi kinerja Kapolda jika tidak mampu menuntaskan berbagai persoalan yang ada. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” tukas PFM.