Tuesday, June 24, 2025

Kunjungi Raja Ampat, Menteri ESDM Dinilai Salah Sasaran. Senator PFM: Seharusnya ke Manyaifun dan Batan Pele, Bukan Pulau Gag

MRamainya di media sosial dan trending topik Save Raja Ampat (#saverajaampat) sebab adanya temuan kerusakan ekosistem di areal pulau-pulau Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, langsung berkunjung ke daerah tersebut, Sabtu (07/06/2025).

Kunjungannya bertujuan mengecek langsung perkembangan aktivitas pertambangan di Pulau Gag yang sementara dihentikan operasinya karena dikhawatirkan berdampak negatif terhadap ekosistem dan daya tarik pariwisata di kawasan tersebut.

Kunjungi Raja Ampat, Menteri ESDM Dinilai Salah Sasaran. Senator PFM: Seharusnya ke Manyaifun dan Batan Pele, Bukan Pulau Gag
Kunjungi Raja Ampat, Menteri ESDM Dinilai Salah Sasaran. Senator PFM: Seharusnya ke Manyaifun dan Batan Pele, Bukan Pulau Gag

Namun, Anggota DPD RI/MPR RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, yang sebelumnya menyambut kunjungan Bahlil, justru menilai beda. Menurutnya, Menteri Bahlil salah tempat. Karena, yang seharusnya target permasalahan adalah dua Izin Usaha Pertambangan dua perusahaan yang baru beroperasi.

“Kedatangan Menteri ESDM, menurut saya salah tempat. Seharusnya beliau ke Manyaifun, Batan Pele dan Kepulauan Paam (Pyainemo) karena yang dipersoalkan masyarakat setelah saya kunjungan dapil ini karena perusahaan baru yang beroperasi di sana,” kata Paul Finsen Mayor, Sabtu (7/6/2025).

Kunjungi Raja Ampat, Menteri ESDM Dinilai Salah Sasaran. Senator PFM: Seharusnya ke Manyaifun dan Batan Pele, Bukan Pulau Gag
Kunjungi Raja Ampat, Menteri ESDM Dinilai Salah Sasaran. Senator PFM: Seharusnya ke Manyaifun dan Batan Pele, Bukan Pulau Gag

Dua perusahaan baru pemegang IUP yang dimaksud Paul Finsen Mayor adalah PT Mulia Raymond Perkasa (Manyaifun & Batan Pele) dan PT Anugerah Pertiwi Indotama yang berlokasi di (Kepulauan Paam/Pyainemo).

“Jadi bukan PT Gag yang di Pulau Gag. Karena Gag Nikel ini sudah beroperasi sejak tahun 70-an dan di bawah kendali BUMN. Jadi Pak Menteri salah sasaran, beda pulau, beda tempat. Yang diprotes oleh masyarakat itu, kehadiran tambang yang di Manyaifun, Batan Pele dan Paam,” ucap dia.

Ditambahkan oleh Senator PFM, bahkan di lokasi pertambangan baru Manyaifun sempat terjadi konflik sosial. Untuk itu, PFM berharap kedua target permasalahan tersebut juga mendapat tindak lanjut yang cepat dari pemerintah.

Berita Terkait