Anggota DPD RI/MPR RI asal Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM) mendorong terbentuknya empat kabupaten baru di Provinsi Papua Barat Daya. Pemekaran, menurut Paul, merupakan satu kebutuhan daerah dan secara nasional penting untuk mempercepat pembangunan sarana prasarana dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal itu disampaikan saat audiensi dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia (Forkornas PPDOB Se-Indonesia) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).
“Sesuai dengan kebutuhan daerah dan rentang pelayanan pemerintah maka perlu dilakukan pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Paul, yang menjadi anggota Komite I DPD RI membidangi otonomi daerah.
“Pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi satu kebutuhan daerah dan secara nasional penting untuk percepatan pembangunan sarana prasarana dan SDM,” imbuh Paul.
Untuk wilayah Tanah Papua yang didalamnya terdapat 6 Provinsi, kata Senator Paul, moratorium pemekaran sudah dibuka oleh Bapak Ir. Joko Widodo, Mantan Presiden RI. Sampai hari ini moratorium belum dicabut artinya pemekaran Kabupaten di seluruh Provinsi di Tanah Papua bisa dilakukan untuk kepentingan percepatan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana transportasi umum dan pembangunan sumber daya manusia.
“Di Provinsi Papua Barat Daya bisa didorong 4 pemekaran kabupaten baru antara lain, Kabupaten Raja Ampat Utara, Kabupaten Raja Ampat Selatan, Kabupaten Malamoi dan Kabupaten IMEKKO,” tutur Paul.
Lebih lanjut Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya itu menjelaskan, pemekaran bisa secepatnya dilakukan untuk beberapa tahun kedepan. Selanjutnya perhatian pemerintah pusat ke daerah pemekaran baru akan lebih efektif dan efisien.
“Sekali lagi, perjuangan untuk pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini semata-mata demi kepentingan masyarakat. Mulai dari sisi infrastruktur fisik sampai masalah pendidikan. Makanya, demi kepentingan politik masyarakat di setiap wilayah di Tanah Papua, mari kita dukung upaya demi pembangunan sumber daya manusia,” tegasnya.
Diketahui Forkornas PPDOB Se-Indonesia dibentuk sejak tahun 2016, setelah perjuangan masing-masing daerah tidak mendapat perhatian pemerintah. Pembentukan wadah ini diinisiasi oleh para pejuang pemekaran dan difasilitasi oleh Komite I DPD RI.